Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang kisruh. AD/ART Partai dilanggar. Spirit demokrasi diobrak abrik. Ketua DPW tidak lagi dipilih oleh Ketua DPC melainkan langsung ditunjuk oleh DPP. Demikian pula DPC tidak lagi dipilih PAC tapi langsung dipilih DPW/DPP juga, Suara dari bawah tidak punya otoritas akhir, sebaliknya keputusan dari atas yang sangat menentukan. Demikian pandangan kelompok yang ingin menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB). Karenanya, Ketua DPW PKB Kalimantan Barat, Syarif Sabli, mengatakan bahwa Cak Imin telah melanggar AD/ART, Dalam pandangan politis sebagian kader, perilaku Cak Imin adalah indikator kesewenang wenangan dalam melakukan restrukturisasi. Syarif Sabli menambahkan, pandangan politis kubunya didukung oleh pandangan kultural kiyai kiyai NU. Ditambah lagi telah menyebar luas isu isu di masyarakat bahwa Cak Imin mengincar jabatan Ketua Umum PBNU. Ambisi ini menjadi alasan penguat di balik dukungan kiai kiai NU pada rencana MLB PKB.
Jika dilihat dari komponen pengusung MLB, kisruh PKB ini adalah cerminan dari daerah daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Bagian Timur lainnya, dan Jawa Barat yang ingin bersuara lebih. Banyak pengurus daerah yang kecewa pada pengurus pusat. Konflik pusat dan daerah sejatinya adalah realitas politik hari ini yang problematis, yang kerap kali ambisi pusat selalu mau menang sendiri atas harapan daerah. Kisruh PKB menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kekesalan politisi daerah atas politisi pusat. Jika MLB ini berhasil dan suara suara daerah menjadi pemenangnya, maka arah politik masa depan akan bermuara dari daerah (pinggiran). Pembangunan nasional pun yang berorientasi pada suara pinggiran akan menemukan momentumnya.
Namun, hal itu tidaklah mudah. Kepemimpinan baru dan profesionalitas manajemen politik di lingkungan PKB harus lebih dulu menjadi contoh. Butuh visi yang lebih besar dari yang pernah ada. Semisal, kesiapan mental politisi pusat untuk membangun negara dari pinggiran. Cak Imin tidak ubahnya dengan politisi kebanyakan. Pada saat dirinya khawatir akan digeser dari jabatan sebagai Ketua Umum, AD/ART biasanya di otak atik. Suara dari bawah dibungkam. Suara DPC sebatas mengusulkan nama untuk memilih Ketua DPW, selebihnya DPP yang menentukan, Demikian Pula pada pemilihan DPC. Dalam situasi yang serba otoriter ini, PKB membutuhkan figur figur baru dalam kepemimpinan. Sebut saja ada pribadi ideal seperti Mahfud MD (Menkopolhukam), Yaqut Cholil Qoumas (Menag), atau Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim), Gus Yusuf Chudhori, Saipul Huda (Ketua DPW Jabar).
Mahfud MD, misalnya, adalah figur politisi senior kelahiran Madura, yang memiliki pemikiran dan kapasitas luar biasa. Kapasitasnya sebagai menteri di era Jokowi sangat memuaskan. Survei yang digelar Surabaya Survey Center (SSC) 25 Maret 2021 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, misalnya, memasukkan nama Mahfud MD ke dalam 10 besar, dengan angka 2,5%. Hasil survei yang dilakukan oleh IndEX Research pun menyebut Mahfud MD dengan angka 1,6%. Dengan kata, Mahfud adalah satu satunya kader Nahdliyyin yang masuk 10 besar radar capres 2024. Tidak ada salahnya, PKB memberinya kesempatan untuk menjadi Ketua Umum dengan dua tujuan sederhana: pertama, mengubah PKB menjadi partai yang lebih modern dan demokratis, dan kedua, menguji sejauh mana Mahfud mampu menerjemahkan spirit Gus Dur sebagai mantan presidennya dulu yang menjadi pendiri PKB.
Kapasitas Mahfud MD menakhodai PKB juga tidak perlu diragukan. Kiprahnya malang melintang dipentas nasional adalah bukti nyatanya, bahkan Pada 2014, selangkah menjadi Cawapres Prabowo. Tahun 2019, hampir jadi Cawapres Jokowi. Ini semua indikator bahwa Mahfud MD diterima semua kalangan. Tidak tertutup kemungkinan, dengan kekuatan partai PKB, Mahfud mampu maju menjadi capres di Pilpres 2024. Rekam jejak Mahfud MD tercatat sebagai kader militan PKB. Catatan digital begitu banyak bagaimana Mahfud berkontribusi pada era kepemimpinan Gus Dur. Lebih lebih, beliau bisa diterima oleh para Ulama Nahdhiyyin, dengan latar belakangnya sebagai pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Jaringan dan dukungan dari kader kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang tersebar di partai partai lain akan mengalir. Terlepas dari siapa kader terbaik PKB nantinya, Muktamar Luar Biasa menjadi penting. Bukan semata mata untuk mengkritik Cak Imin yang dinilai melanggar AD/ART, tetapi MLB adalah kebutuhan seluruh simpatisan PKB.
Mau tidak mau, restrukturisasi PKB menjadi partai modern dan demokratis adalah sebuah keharusan yang dinanti nantikan. Sebab, sudah terlalu banyak kader kader lain yang potensial di PKB terpinggirkan. Terutama tokoh tokoh daerah atau yang di anggap kompetitor Cak Imin, yang perlu diberi panggung di tingkat nasional. Sementara, Cak Imin sudah terlalu lama memimpin PKB. Cak Imin sendiri memiliki peluang besar di jabatan struktural sebagai Ketum PBNU. Tentu saja, ini perlu keseriusan. Cak Imin harus berhasil mengambil hati seluruh kiyai kiyai NU (PCNU) dan menjelaskan bahwa peran dirinya sebagai Ketum PBNU merupakan kebutuhan realistis. Bahkan secara hitungan kertas cak imin yang paling berpeluang besar dan "unstopable" untuk memimpin PBNU, hal ini bisa dilihat dari hubungan sinergis antara DPC PKB dan PCNU di tiap daerah. Berkaca pada situasi paska Pilres 2019, di saat detik detik pembagian kekuasaan, PBNU sempat meradang. Di satu sisi, jatah Kementerian untuk PKB bukan jatah untuk NU. Namun, di saat yang sama, NU tidak dapat jatahnya. Malah Kementerian Agama sempat jatuh duluan ke tangan Fachrul Razi. Baru belakangan Gus Yaqut dapat jatah sebagai representasi NU.
Dengan alasan mensinergikan PKB dan NU maka kepemimpinan Cak Imin di NU sebuah keniscayaan, kiprah Cak Imin harus lebih luas lagi dan jangan berlama lama di PKB yang sempit. Bahkan, jika ambisi politik Cak Imin adalah Cawapres ataupun Capres, rekam jejak menyebutkan bahwa PKB bukan modal politik yang cukup. PBNU adalah peluang alternatif dan satu satunya yang bisa mendongkrak dia menjadi Capres/Cawapres. Alhasil, restrukturisasi PKB versi cara cara yang demokratis sangatlah penting. Apabila tujuan utama MLB adalah melahirkan PKB yang lebih modern dan demokratis, maka pelaksanaannya sesegera mungkin sangatlah urgen. Cak Imin sendiri harus lebih fokus pada dirinya untuk memimpin PBNU. Wallahu a’lam bis shawab.